Industri Gas Dalam Negeri (ilustrasi) 

nusakini.com - Kementerian ESDM Bakal mengatur biaya distribusi gas, sebagai salah satu upaya untuk menurunkan harga gas industri di dalam negeri.

Mahalnya harga gas untuk industri disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari mahalnya harga gas di hulu, rantai pasokan yang panjang akibat banyaknya trader yang hanya menjadi calo, hingga pengenaan biaya distribusi yang tinggi. 

Mahalnya biaya distribusi ini tergambar dari harga gas untuk industri Jawa Barat yang mencapai sekitar US$ 9/MMBtu. Di hulu, gas yang berasal dari Lapangan Grissik, Randegan, Pagar Dewa, Jatirangon dan Suryaragi harganya antara US$ 5,33/MMBtu hingga US$ 7,5/MMBtu. 

Lalu gas dialirkan lewat pipa transmisi South Sumatra West Java (SSWJ) ke Jawa Barat. Ada toll fee, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, dan margin untuk badan usaha pemilik pipa. Harganya jadi sekitar US$ 7/MMBtu.  

• HIP BBN Bioetanol Bulan Mei 2024 Dipatok Rp14.528 per Liter
• Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024
• Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi
• Tim ESDM Siaga Bencana Kembali Terima Bantuan dan Segera Menyalurkannya
• PVMBG Turunkan Status G. Ruang Dari AWAS Menjadi Siaga

Lalu ada biaya sebesar Rp 750/m3 atau setara dengan US$ 1,8/MMBtu. Biaya ini diklaim badan usaha sebagai biaya distribusi, pemeliharaan pipa distribusi, dan biaya pengembalian investasi pembangunan pipa gas ke pelanggan. Alhasil, harga gas sampai di industri dengan harga sekitar US$ 9/MMBtu. 

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, menjelaskan selama ini badan usaha memang bebas menentukan biaya distribusi gas, pemerintah tidak mengaturnya. Tapi agar badan usaha tidak mengenakan biaya distribusi gas yang terlalu tinggi, kini pemerintah akan mengaturnya. 

"Kalau regulasi sekarang di distribusi ditentukan oleh badan usaha harganya, jadi B to B (business to business). Ini yang sedang kami mau revisi bahwa nanti untuk didistribusi akan ada regulated margin. Jadi tidak terjadi seperti sekarang, misalnya pipanya cuma 2 kilometer tapi ambilnya US$ 3,5/MMBtu," kata Wirat, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2016). 

Biaya distribusi akan diatur seperti toll fee dan margin di pipa transmisi, badan usaha tak boleh mengambil keuntungan terlampau besar. "Perhitungannya mirip seperti di pipa transmisi, tergantung wilayah, jarak, dan volume juga. Jadi ada regulated margin ke depan," ucapnya. 

Dengan adanya regulated margin, biaya distribusi bisa dibatasi, harga gas yang sampai ke tangan industri pun turun. "Kalau pipanya cuma 2 km yang mungkin cuma US$ 1-2 sen/MMBtu. Kalau pipanya 200 km mungkin US$ 2/MMBtu," tutup Wirat.(p/mk)